Perbedaan BPJS PBI, PBPU dan BP Pemda, Mana yang Cocok untuk Anda

Bingung saat mendaftar BPJS Kesehatan karena ada beberapa pilihan kategori kepesertaan? Atau justru sudah terdaftar tapi tidak paham sebenarnya masuk kategori yang mana?

Kebingungan ini wajar terjadi karena BPJS Kesehatan memang membagi pesertanya ke dalam beberapa segmen berbeda—mulai dari PBI, PBPU, hingga BP Pemda. Masing-masing memiliki karakteristik, kewajiban iuran, dan fasilitas yang berbeda. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Januari 2026, dari total 247 juta peserta aktif, sekitar 96,8 juta adalah peserta PBI, 74 juta PBPU, dan 31 juta BP Pemda. Sisanya tersebar di kategori PPU atau pekerja penerima upah.

Nah, memahami perbedaan ketiganya bukan hanya soal administrasi. Ini menyangkut hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan mendasar antara PBI, PBPU, dan BP Pemda agar bisa menentukan kategori mana yang paling sesuai dengan kondisi saat ini.

Daftar Isi

Apa Itu BPJS Kesehatan dan Sistem Kategorisasinya?

BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang dikelola pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sejak diluncurkan tahun 2014, program ini terus berkembang dan menyesuaikan sistem kategorisasi peserta agar lebih tepat sasaran.

Kategorisasi peserta dibuat berdasarkan kemampuan ekonomi dan status pekerjaan. Tujuannya sederhana—yang mampu membayar iuran sendiri, yang kurang mampu dibantu pemerintah, dan yang berada di antara keduanya mendapat subsidi dari pemerintah daerah. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan prinsip gotong royong dalam pembiayaan kesehatan.

BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran): Untuk Masyarakat Tidak Mampu

PBI adalah kategori peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui APBN. Kategori ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Karakteristik Peserta PBI

Peserta PBI adalah mereka yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 dalam DTKS, yang artinya berada di 40% kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Penetapan ini dilakukan melalui survei rumah tangga yang mencakup berbagai indikator kemiskinan seperti kondisi tempat tinggal, aset, pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar.

Data kepesertaan PBI diperbarui secara berkala oleh Kemensos berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di lapangan. Jika status kesejahteraan membaik, peserta bisa dikeluarkan dari kategori PBI dan harus beralih ke kategori lain.

Iuran dan Kelas Layanan

Iuran PBI sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat sebesar Rp 42.000 per orang per bulan sejak Januari 2024. Peserta PBI otomatis masuk ke kelas 3 layanan rawat inap, yang berarti mendapat ruang perawatan dengan kapasitas 4-6 tempat tidur per ruangan.

Meskipun masuk kelas 3, bukan berarti layanan kesehatan yang diterima lebih rendah. Secara medis, penanganan dan obat yang diberikan sama dengan kelas 1 dan 2. Perbedaannya hanya pada fasilitas ruang rawat inap.

Cara Mendaftar dan Syarat

Pendaftaran PBI tidak bisa dilakukan secara mandiri. Calon peserta harus terlebih dahulu masuk dalam DTKS Kemensos melalui mekanisme berikut:

Mengajukan permohonan ke RT/RW setempat untuk diusulkan sebagai keluarga miskin
Data diverifikasi oleh petugas pendataan dari desa/kelurahan
Dinas Sosial kabupaten/kota melakukan validasi
Jika lolos verifikasi, nama akan masuk ke DTKS
Kemensos menyalurkan data ke BPJS Kesehatan untuk penerbitan kartu

Proses ini bisa memakan waktu 2-6 bulan tergantung antrian verifikasi di masing-masing daerah.

Kelebihan dan Keterbatasan PBI

Keuntungan utama peserta PBI adalah tidak perlu membayar iuran bulanan dan tetap mendapat perlindungan kesehatan penuh. Namun ada beberapa hal yang perlu dipahami:

Tidak bisa upgrade kelas rawat inap kecuali membayar selisih biaya
Jika status ekonomi membaik, bisa dikeluarkan dari kepesertaan PBI
Pembaruan data peserta kadang lambat, bisa menyebabkan status non-aktif sementara
Tidak bisa menambah anggota keluarga di luar yang terdaftar di DTKS

BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah): Untuk Pekerja Mandiri

PBPU adalah kategori untuk pekerja yang tidak menerima gaji tetap dari pemberi kerja—seperti pedagang, petani, nelayan, pengusaha, freelancer, atau pekerja informal lainnya. Mereka wajib membayar iuran sendiri setiap bulan.

Siapa Saja yang Masuk Kategori PBPU?

Kategori ini sangat luas mencakup berbagai profesi:

Pedagang pasar, warung, atau toko
Petani, peternak, nelayan
Pengusaha UMKM
Freelancer dan pekerja lepas
Profesional mandiri (dokter praktik, konsultan, dll)
Sopir online, ojek, kurir
Pekerja sektor informal lainnya

Intinya, selama tidak menerima gaji tetap bulanan dari perusahaan atau instansi, maka masuk dalam kategori PBPU.

Besaran Iuran Berdasarkan Kelas

Peserta PBPU bisa memilih kelas layanan sesuai kemampuan finansial. Besaran iuran per Januari 2024 adalah:

Kelas	Iuran per Orang	Fasilitas Ruang Rawat Inap
Kelas 3	Rp 42.000	Ruang 4-6 tempat tidur
Kelas 2	Rp 100.000	Ruang 2-3 tempat tidur
Kelas 1	Rp 150.000	Ruang 1-2 tempat tidur

Perlu diingat bahwa iuran ini berlaku per individu, jadi jika mendaftarkan keluarga dengan 4 orang anggota, iuran yang harus dibayar adalah 4 kali lipat dari tarif per orang.

Cara Mendaftar PBPU

Pendaftaran PBPU bisa dilakukan secara mandiri dengan langkah berikut:

Unduh aplikasi Mobile JKN atau kunjungi kantor BPJS terdekat
Siapkan dokumen: KTP, Kartu Keluarga, foto diri, email, dan nomor HP aktif
Isi formulir pendaftaran dengan data lengkap
Pilih kelas layanan yang diinginkan
Pilih faskes tingkat 1 (puskesmas atau klinik) terdekat
Sistem akan generate Virtual Account untuk pembayaran
Lakukan pembayaran pertama maksimal 14 hari setelah pendaftaran
E-kartu bisa langsung diunduh setelah pembayaran berhasil

Proses aktivasi kartu biasanya memakan waktu 1-3 hari kerja setelah pembayaran pertama terverifikasi.

Aturan Pembayaran dan Denda

Iuran PBPU harus dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Jika telat, kepesertaan akan non-aktif dan tidak bisa digunakan untuk berobat. Untuk mengaktifkan kembali, harus membayar tunggakan ditambah denda 5% dari total tunggakan.

Jika ingin pindah kelas, bisa dilakukan kapan saja dengan cara upgrade atau downgrade melalui aplikasi atau kantor BPJS. Namun perubahan akan berlaku di bulan berikutnya.

Kelebihan dan Tantangan PBPU

Kelebihan kategori PBPU:

Bisa memilih kelas sesuai kemampuan finansial
Pendaftaran mudah dan cepat
Fleksibel untuk upgrade atau downgrade kelas
Bisa menambah atau mengurangi anggota keluarga kapan saja

Tantangannya:

Harus disiplin bayar iuran setiap bulan
Beban iuran bisa berat jika anggota keluarga banyak
Tidak ada subsidi atau bantuan iuran

BP Pemda (Bantuan Pemerintah Daerah): Subsidi dari APBD

BP Pemda adalah kategori peserta yang iurannya dibantu atau ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui APBD. Kategori ini menjadi jembatan bagi masyarakat yang tidak masuk kategori miskin (PBI) tapi juga belum cukup mampu membayar iuran penuh.

Karakteristik Peserta BP Pemda

Peserta BP Pemda biasanya adalah masyarakat yang masuk desil 5-7 dalam DTKS, yaitu kelompok menengah bawah yang rentan jatuh ke garis kemiskinan. Mereka tidak cukup miskin untuk dapat bantuan dari pemerintah pusat, tapi juga belum stabil secara ekonomi.

Kriteria spesifik peserta BP Pemda berbeda-beda di setiap daerah tergantung kebijakan dan kemampuan fiskal pemda. Ada daerah yang menanggung penuh iuran, ada yang hanya subsidi sebagian, dan ada yang membatasi hanya untuk kelompok tertentu seperti lansia atau penyandang disabilitas.

Besaran Subsidi dan Kelas Layanan

Skema subsidi BP Pemda sangat bervariasi antar daerah. Berikut beberapa contoh implementasinya:

Daerah	Skema Subsidi	Kelas Layanan
DKI Jakarta	100% untuk warga ber-KTP Jakarta non-PBI	Kelas 3
Jawa Barat	100% untuk lansia dan disabilitas	Kelas 3
Surabaya	Subsidi 50% untuk warga tertentu	Kelas 3
Yogyakarta	100% untuk seluruh warga DIY	Kelas 3
Bali	100% untuk lansia di atas 60 tahun	Kelas 3

Data ini berdasarkan kebijakan yang berlaku per Maret 2026 dan dapat berubah sesuai dengan perubahan APBD atau kebijakan kepala daerah. Sebaiknya konfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan setempat untuk informasi terkini.

Cara Mendaftar BP Pemda

Proses pendaftaran BP Pemda tidak bisa dilakukan mandiri melalui aplikasi. Harus melalui mekanisme usulan dari pemerintah daerah:

Daftar ke kelurahan atau desa setempat sebagai calon peserta BP Pemda
Petugas akan melakukan verifikasi kelayakan berdasarkan kriteria pemda
Data calon peserta diusulkan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota
Dinkes mengajukan ke BPJS Kesehatan untuk penerbitan kepesertaan
Jika disetujui, kartu BPJS akan diterbitkan dengan status BP Pemda

Waktu proses bisa berbeda-beda, tergantung antrian dan kecepatan administrasi di masing-masing daerah. Rata-rata memakan waktu 1-3 bulan.

Kelebihan dan Keterbatasan BP Pemda

Keuntungan peserta BP Pemda:

Tidak perlu bayar iuran atau hanya bayar sebagian
Tetap dapat akses layanan kesehatan penuh
Cocok untuk kelompok rentan yang belum masuk PBI

Keterbatasannya:

Tidak semua daerah menyediakan program ini
Kriteria dan kuota terbatas
Jika pindah domisili ke daerah lain, bisa kehilangan status BP Pemda
Pembaruan data kadang terlambat menyebabkan status non-aktif

Perbandingan Lengkap: PBI vs PBPU vs BP Pemda

Untuk mempermudah pemahaman, berikut perbandingan komprehensif ketiga kategori kepesertaan:

Aspek	PBI	PBPU	BP Pemda
Sumber Dana	APBN (Pemerintah Pusat)	Iuran mandiri	APBD (Pemda)
Target Peserta	Masyarakat miskin di DTKS	Pekerja mandiri/informal	Warga rentan sesuai kriteria pemda
Iuran Bulanan	Rp 0 (gratis)	Rp 42.000 – Rp 150.000	Rp 0 atau subsidi parsial
Kelas Layanan	Kelas 3 (fixed)	Pilihan kelas 1, 2, atau 3	Kelas 3 (umumnya)
Cara Daftar	Melalui DTKS Kemensos	Mandiri (online/offline)	Usulan desa/kelurahan
Fleksibilitas	Rendah (tergantung DTKS)	Tinggi (bisa pindah kelas)	Sedang (tergantung kebijakan pemda)
Cakupan Wilayah	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Tergantung kebijakan daerah
Risiko Non-Aktif	Jika data DTKS tidak diperbaharui	Jika telat bayar iuran	Jika anggaran pemda habis

Tabel di atas memberikan gambaran umum untuk membantu menentukan kategori mana yang paling sesuai dengan kondisi saat ini.

Cara Menentukan Kategori yang Tepat untuk Anda

Memilih kategori kepesertaan bukan soal keinginan, tapi lebih kepada kesesuaian dengan kondisi aktual. Berikut panduan praktisnya:

Jika Masuk Kriteria Ini, Pilih PBI

Penghasilan keluarga di bawah UMR daerah
Tinggal di rumah tidak layak huni atau kontrak
Tidak memiliki aset berharga (kendaraan, tanah, tabungan)
Anak-anak putus sekolah karena biaya
Sudah terdaftar di DTKS atau pernah menerima bantuan sosial
Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari

Jika memenuhi sebagian besar kriteria di atas, segera daftarkan diri ke kelurahan untuk diusulkan masuk DTKS agar bisa mendapat kepesertaan PBI.

Jika Masuk Kriteria Ini, Pilih PBPU

Bekerja di sektor informal atau mandiri
Penghasilan tidak tetap setiap bulan
Tidak menerima gaji dari perusahaan/instansi
Mampu menyisihkan dana untuk iuran kesehatan
Ingin fleksibilitas dalam memilih kelas layanan
Tidak masuk kategori miskin tapi juga bukan pegawai formal

PBPU adalah pilihan terbaik untuk pedagang, petani, freelancer, dan pekerja mandiri lainnya yang memiliki penghasilan meskipun tidak tetap.

Jika Masuk Kriteria Ini, Pilih BP Pemda

Tinggal di daerah yang menyediakan program BP Pemda
Penghasilan di atas garis kemiskinan tapi masih rentan
Termasuk kelompok prioritas pemda (lansia, disabilitas, anak yatim)
Tidak masuk PBI tapi kesulitan bayar iuran penuh
Ber-KTP di daerah yang menyediakan JKN gratis untuk warganya

Konfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan atau kelurahan setempat apakah daerah menyediakan program ini dan apakah memenuhi syarat.

Prosedur Pindah Kategori Kepesertaan

Perubahan kondisi ekonomi bisa membuat seseorang perlu pindah dari satu kategori ke kategori lain. Berikut prosedurnya:

Dari PBI ke PBPU

Jika kondisi ekonomi membaik dan tidak lagi masuk kriteria miskin, peserta PBI akan otomatis dikeluarkan dari sistem saat pembaruan data DTKS. Untuk pindah ke PBPU:

Datang ke kantor BPJS membawa KTP dan Kartu Keluarga
Isi formulir permohonan pindah kategori
Pilih kelas layanan yang diinginkan (1, 2, atau 3)
Dapatkan Virtual Account untuk pembayaran
Bayar iuran pertama untuk aktivasi
Status akan berubah dalam 3-5 hari kerja

Dari PBPU ke PBI

Jika mengalami penurunan ekonomi drastis:

Daftarkan diri ke kelurahan untuk masuk DTKS
Ikuti proses verifikasi dan validasi dari Dinsos
Jika lolos masuk DTKS, data akan dikirim ke BPJS
Status PBPU akan otomatis berubah ke PBI
Iuran yang sudah dibayar tidak bisa diminta kembali

Proses ini memakan waktu cukup lama, bisa 3-6 bulan. Selama proses berjalan, tetap bayar iuran PBPU agar kepesertaan tidak non-aktif.

Dari BP Pemda ke PBPU atau Sebaliknya

Perpindahan antara BP Pemda dan PBPU biasanya terjadi saat pindah domisili atau perubahan kebijakan pemda. Prosesnya harus melalui koordinasi antara pemda asal, pemda tujuan (jika pindah), dan BPJS Kesehatan setempat. Sebaiknya konsultasikan langsung ke kantor BPJS untuk kasus spesifik.

Hak dan Kewajiban Tiap Kategori Peserta

Meskipun kategorinya berbeda, hak atas layanan kesehatan pada dasarnya sama untuk semua peserta BPJS. Yang membedakan adalah kewajiban administrasi dan finansialnya.

Hak yang Sama untuk Semua Kategori

Pelayanan kesehatan di faskes tingkat 1 dan rujukan
Obat dan alat kesehatan sesuai formularium nasional
Rawat jalan dan rawat inap
Tindakan medis dan operasi
Persalinan normal dan caesar (dengan indikasi medis)
Ambulans untuk rujukan
Rehabilitasi medis
Cuci darah untuk pasien gagal ginjal
Kemoterapi untuk pasien kanker

Secara medis, tidak ada perbedaan penanganan antara peserta PBI, PBPU, atau BP Pemda. Semua mendapat standar pelayanan yang sama.

Kewajiban Khusus per Kategori

Kewajiban PBI:

Melaporkan perubahan data jika ada perubahan alamat atau anggota keluarga
Memperbarui data di kelurahan jika ada perubahan kondisi ekonomi

Kewajiban PBPU:

Membayar iuran tepat waktu setiap bulan maksimal tanggal 10
Melaporkan perubahan data kepesertaan jika ada mutasi keluarga
Membayar tunggakan dan denda jika terlambat bayar

Kewajiban BP Pemda:

Mengikuti verifikasi berkala jika diminta pemda
Melaporkan jika pindah domisili ke luar daerah
Memperbarui data sesuai permintaan Dinkes setempat

Mitos dan Fakta Seputar Kategori BPJS

Ada beberapa kesalahpahaman umum terkait perbedaan kategori kepesertaan yang perlu diluruskan.

Mitos: “Peserta PBI dapat pelayanan lebih lambat dibanding PBPU kelas 1”

Fakta: Berdasarkan standar pelayanan BPJS, tidak ada perbedaan kecepatan atau kualitas penanganan medis berdasarkan kategori kepesertaan. Antrean dan waktu tunggu ditentukan oleh sistem first come first served dan tingkat kegawatan medis, bukan kategori atau kelas peserta.

Mitos: “Kalau sudah jadi peserta PBI, tidak bisa upgrade ke kelas 1 atau 2”

Fakta: Peserta PBI tetap bisa naik kelas dengan membayar selisih iuran. Caranya dengan mengajukan permohonan naik kelas ke BPJS dan membayar selisih antara iuran kelas 3 (yang ditanggung pemerintah) dengan kelas yang diinginkan.

Mitos: “PBPU lebih mudah ditolak klaimnya dibanding PBI”

Fakta: Sistem klaim BPJS tidak membedakan kategori kepesertaan. Yang menjadi pertimbangan adalah kelengkapan dokumen, keabsahan rujukan, dan kesesuaian dengan prosedur medis. Tidak ada diskriminasi berdasarkan kategori.

Mitos: “BP Pemda cuma ada di daerah kaya saja”

Fakta: Program BP Pemda lebih tergantung pada prioritas dan komitmen politik kepala daerah, bukan semata-mata kemampuan fiskal. Ada daerah dengan APBD terbatas tapi tetap mengalokasikan anggaran untuk BP Pemda karena menjadikannya prioritas.

Kontak Layanan dan Pengaduan

Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan:

BPJS Kesehatan

Call Center: 1500 400
WhatsApp: 0811-8750-400
Email: [email protected]
Website: bpjs-kesehatan.go.id
Aplikasi: Mobile JKN (Android/iOS)

Kementerian Sosial (untuk PBI)

Call Center: 1500 799
Website: kemensos.go.id
Email: [email protected]

Dinas Kesehatan Daerah (untuk BP Pemda)

Hubungi Dinkes kabupaten/kota setempat
Atau datang langsung ke kantor kelurahan/desa

Ombudsman RI (untuk pengaduan layanan)

Call Center: 0804-1-985-985
Website: ombudsman.go.id

Jangan ragu untuk menghubungi layanan di atas jika mengalami kendala atau membutuhkan klarifikasi seputar kategori kepesertaan.

Penutup

Memahami perbedaan antara PBI, PBPU, dan BP Pemda adalah langkah penting untuk memaksimalkan manfaat program jaminan kesehatan nasional. Setiap kategori dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, sehingga tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk—yang ada adalah kategori mana yang paling sesuai dengan kondisi saat ini.

Jika masih bingung menentukan kategori yang tepat, jangan ragu untuk berkonsultasi langsung dengan petugas BPJS di kantor terdekat atau melalui layanan customer service. Mereka akan membantu menganalisis kondisi dan memberikan rekomendasi kategori yang paling cocok.

Yang terpenting, pastikan seluruh keluarga terlindungi oleh BPJS Kesehatan dalam kategori apapun. Karena kesehatan adalah investasi paling berharga yang tidak bisa ditunda-tunda. Terima kasih sudah membaca, semoga artikel ini bermanfaat dan membantu menemukan kategori kepesertaan yang paling sesuai. Semoga selalu sehat dan dilindungi dalam setiap langkah perjalanan hidup.

Disclaimer

Informasi dalam artikel ini berdasarkan regulasi BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan berbagai Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku per Maret 2026. Besaran iuran, kriteria kepesertaan, dan kebijakan BP Pemda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan pemerintah pusat maupun daerah. Untuk informasi paling akurat dan terkini, disarankan untuk mengecek langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, website resmi BPJS, atau menghubungi call center 1500 400. Penulis dan penerbit tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perubahan kebijakan yang terjadi setelah artikel ini dipublikasikan.

FAQ: Pertanyaan Seputar Kategori BPJS Kesehatan

1. Apakah bisa terdaftar sebagai PBI dan PBPU sekaligus untuk anggota keluarga berbeda?

Tidak bisa. Satu Kartu Keluarga harus masuk ke satu kategori kepesertaan yang sama. Jika kepala keluarga terdaftar sebagai PBI, maka seluruh anggota keluarga dalam KK tersebut juga harus PBI. Namun jika ada anggota keluarga yang sudah bekerja formal (PPU), mereka bisa memiliki kepesertaan terpisah melalui pemberi kerja. Untuk kasus khusus seperti anak yang sudah menikah dan punya KK sendiri, mereka bisa mendaftar kategori berbeda.

2. Bagaimana jika pindah dari daerah yang ada BP Pemda ke daerah yang tidak menyediakan program tersebut?

Kepesertaan BP Pemda biasanya terikat dengan domisili KTP. Jika pindah ke daerah lain yang tidak menyediakan program serupa, peserta harus pindah kategori menjadi PBPU dan mulai membayar iuran sendiri. Prosesnya dengan melapor ke BPJS di daerah tujuan membawa surat pindah domisili, kemudian memilih kelas PBPU dan melakukan pembayaran pertama. Perubahan biasanya efektif di bulan berikutnya setelah administrasi selesai.

3. Apakah peserta PBI bisa menambah anggota keluarga yang baru lahir atau baru menikah?

Peserta PBI bisa menambah anggota keluarga, tapi prosesnya harus melalui pembaruan data di DTKS terlebih dahulu. Setelah bayi lahir atau ada pernikahan, laporkan ke kelurahan untuk memperbarui data Kartu Keluarga dan DTKS. Dinsos akan melakukan verifikasi ulang, kemudian mengirim data terbaru ke BPJS. Proses ini bisa memakan waktu 1-3 bulan. Selama menunggu, untuk bayi baru lahir bisa menggunakan kartu ibu untuk berobat (maksimal 28 hari setelah kelahiran).

4. Berapa lama tunggakan PBPU bisa membuat kepesertaan tidak bisa diaktifkan lagi?

Tidak ada batas waktu mutlak untuk tunggakan. Kepesertaan PBPU yang menunggak tetap bisa diaktifkan kembali kapan saja dengan membayar seluruh tunggakan ditambah denda 5%. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin lama menunggak, semakin besar nominal yang harus dibayar. BPJS tidak menghapus utang tunggakan, jadi peserta tetap harus melunasinya saat ingin mengaktifkan kembali kepesertaan, meskipun sudah menunggak bertahun-tahun.

5. Apakah ada batasan berapa kali bisa pindah kelas untuk peserta PBPU?

Tidak ada batasan jumlah perpindahan kelas untuk PBPU. Peserta bebas upgrade atau downgrade kelas kapan saja sesuai kemampuan finansial. Namun perubahan kelas hanya bisa dilakukan maksimal 1 kali per bulan dan akan berlaku efektif di bulan berikutnya. Misalnya jika mengajukan perubahan dari kelas 3 ke kelas 1 tanggal 15 Maret, maka mulai April sudah harus bayar iuran kelas 1. Tidak bisa berubah-ubah kelas di tengah bulan yang sama.